Sementara itu, Bupati Tabalong, H Muhammad Noor Rifani mengatakan, penerapan SP2D Online dan KKPD memberikan kemudahan untuk pembayaran belanja pegawai.
“Kita banyak dimudahkan selama 30 hari untuk SPJ (belanja pegawai) dan tentunya ini merupakan salah satu percepatan penyerapan anggaran,” katanya.
Bupati H Fani pun berharap melalui penerapan sistem digitalisasi tersebut serapan anggaran pada triwulan pertama bisa mencapai 30 persen.
“Target 30 persen sampai bulan Maret bisa tercapai, jadi tolong proses pengadaan langsung, ATK, makan-minum, sudah masukkan ke e-katalog,” harapnya.
Kalimantanlive.com/ A Hidayat
