Impor 105.000 Pikap dari India Diminta Ditunda, DPR dan Pemerintah Siap Bahas Ulang untuk Lindungi Industri Nasional

JAKARTA, KALIMANTANLIVE.COM – Polemik rencana impor 105.000 unit mobil pikap dari India untuk operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) memasuki babak baru. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah menunda rencana tersebut, dan pemerintah pun menyatakan siap duduk bersama DPR untuk membahasnya lebih lanjut.

Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengatakan, pihaknya menghargai langkah DPR yang meminta penundaan agar tidak memicu kontroversi berkepanjangan.

# Baca Juga :Pikap India Disebut Lebih Murah dari Hilux & Triton, Ini Perbandingan Harganya di Pasar Indonesia

# Baca Juga :Impor 105 Ribu Pikap dari India Disorot, Kapasitas Industri Nasional Dinilai Mencukupi

# Baca Juga :Tolak Impor 105.000 Pikap dari India, IATO Tegaskan Industri Otomotif Nasional Mampu Produksi 1 Juta Unit per Tahun

# Baca Juga :Suzuki e Vitara Resmi Meluncur di India, Harga Mulai Rp200 Jutaan

“Saya menyampaikan keputusan dari Pak Sufmi Dasco Ahmad sebagai pimpinan DPR RI yang meminta penundaan itu, kami apresiasi dan itu merupakan langkah yang tepat agar tidak menimbulkan kontroversi yang lebih jauh,” ujar Ferry, Kamis (26/2/2026).

Ia menegaskan, pemerintah dan DPR akan mencari solusi terbaik melalui pembahasan bersama dalam waktu mendatang.

Industri Nasional Minta Dipertimbangkan

Ferry mengungkapkan, selain DPR, berbagai pihak juga telah menyampaikan pandangan terkait rencana impor tersebut. Mulai dari Kamar Dagang dan Industri (KADIN), pelaku industri otomotif nasional, hingga serikat buruh.

Mereka berharap pengadaan kendaraan operasional koperasi desa tetap mempertimbangkan kapasitas industri otomotif dalam negeri.

“Semata-mata bukan hanya soal harga yang lebih murah, tetapi juga bagaimana kita mempertahankan bahkan mengembangkan industri otomotif nasional beserta buruh dan pekerjanya,” kata Ferry.

Menurutnya, masukan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan lanjutan antara pemerintah dan DPR.

Bagian dari Program Presiden

Di sisi lain, Ferry menjelaskan bahwa pengadaan kendaraan operasional bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto.

Setiap koperasi desa direncanakan memiliki kendaraan operasional seperti truk, pikap, dan sepeda motor untuk mendukung distribusi barang dari desa ke luar daerah maupun sebaliknya.

“Kendaraan ini untuk memperlancar arus mobilitas barang dari desa ke luar maupun dari luar ke desa,” jelas Ferry.

Dasco: Tunggu Presiden Pulang

Sebelumnya, Sufmi Dasco Ahmad meminta agar rencana impor 105.000 unit mobil pikap dari India ditunda sementara waktu, mengingat Presiden Prabowo masih berada di luar negeri.

“Rencana impor 105 ribu mobil pikap dari India, saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk ditunda dulu, mengingat presiden masih di luar negeri,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senin (23/2/2026).