SAMARINDA, KALIMANTANLIVE.COM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur resmi membatalkan pengadaan mobil dinas gubernur senilai Rp 8,5 miliar. Keputusan ini diambil setelah kritikan masyarakat hingga viral dan memicu perdebatan luas di ruang publik.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menyatakan pembatalan tersebut telah melalui pertimbangan matang dengan memperhatikan masukan masyarakat di Benua Etam. Ia menegaskan, langkah ini tidak akan memengaruhi efektivitas pelayanan pemerintah daerah.
# Baca Juga :KPK Soroti Pengadaan Mobil Dinas Gubernur Kaltim Rp 8,5 Miliar, Ingatkan Risiko Korupsi
“Tugas-tugas pelayanan publik tetap berjalan maksimal dan fokus kami tetap pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Gubernur Rudy melalui akun Instagram resminya, Senin (2/3/2026).
Momentum pembatalan pengadaan kendaraan mewah ini juga disertai permohonan maaf Gubernur Harum kepada masyarakat Indonesia, khususnya warga Kalimantan Timur. Gubernur Rudy menilai kritik yang muncul sebagai bentuk kepedulian publik terhadap tata kelola anggaran daerah.
Ia menyebut, masukan dari berbagai elemen masyarakat menjadi energi positif untuk memperkuat komitmen menuju tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Menurutnya, pemerintah yang baik adalah pemerintah yang mau mendengar serta berani mengambil keputusan bijak demi kepentingan yang lebih luas.
