PALANGKA RAYA, Kalimantanlive.com — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menanggung iuran BPJS Kesehatan bagi sekitar 650 ribu jiwa masyarakat tidak mampu di wilayah tersebut. Kebijakan ini bertujuan agar warga kurang mampu tetap mendapatkan layanan kesehatan tanpa terbebani biaya.
“Sebanyak 650 ribu jiwa iurannya dibayarkan oleh pemerintah provinsi. Dengan angka itu, kita asumsikan seluruh masyarakat tidak mampu sudah terakomodasi,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalteng, Suyuti Syamsul, dalam keterangannya, Sabtu (28/2/2026).
BACA JUGA: Pemprov Kalteng Pastikan Insentif Tokoh Agama hingga Marbot Segera Cair
Suyuti menegaskan, skema yang digunakan tetap melalui BPJS Kesehatan, namun iuran peserta dibayarkan langsung oleh pemerintah provinsi sehingga masyarakat tetap memperoleh jaminan layanan kesehatan secara penuh.
“Skemanya tetap BPJS, hanya saja iurannya yang dibayarkan oleh pemerintah provinsi,” ungkapnya, menekankan keberlanjutan program ini untuk seluruh warga kurang mampu.
Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, menekankan pentingnya sektor kesehatan sebagai kebutuhan pokok. Ia memberikan arahan kepada pemerintah kabupaten/kota agar tidak memangkas BPJS masyarakat demi efisiensi anggaran.
“Kesehatan ini merupakan hal penting, jangan daerah memangkas BPJS untuk masyarakat. Jangan BPJS yang dikurangi, yang lain saja,” tegas Agustiar Sabran, memastikan perlindungan kesehatan tetap menjadi prioritas.
Selain menanggung iuran BPJS, Pemprov Kalteng juga menyediakan layanan kelas III gratis di rumah sakit provinsi, termasuk RSUD dr. Doris Sylvanus, RSUD Hanau, dan RSJ Kalawa Atei, khusus bagi masyarakat yang tidak memiliki jaminan kesehatan.
Langkah ini diambil untuk menjamin akses kesehatan bagi semua lapisan masyarakat, termasuk dalam kasus kegawatdaruratan atau pasien yang tidak memiliki BPJS. Pemerintah provinsi berharap kebijakan ini dapat meringankan beban ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Dengan program ini, Pemprov Kalteng menunjukkan komitmen nyata dalam memastikan seluruh warga, terutama yang kurang mampu, mendapatkan perlindungan kesehatan yang layak dan berkesinambungan.
Sumber: Prokalteng.com
