Safari Ramadan di HSU, Disdikbud Kalsel Tegaskan Pemerataan dan Peningkatan Mutu Pendidikan

AMUNTAI, Kalimantanlive.com – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Selatan kembali menggelar Safari Ramadan yang dirangkaikan dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Selasa (3/3/2026). Kegiatan ini menjadi momentum mempererat silaturahmi sekaligus menyerap aspirasi dari satuan pendidikan di bulan suci Ramadan.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung Kepala Disdikbud Kalsel, Galuh Tantri Narindra, bersama jajaran pejabat struktural di lingkungan Disdikbud Kalsel. Kehadiran mereka disambut para kepala sekolah, guru, serta pemangku kepentingan pendidikan setempat yang antusias menyampaikan berbagai masukan.

BACA JUGA: Safari Ramadan di Banjarbaru, Disdikbud Kalsel Tegaskan Pemerataan Pendidikan hingga Pelosok

Turut mendampingi dalam agenda tersebut antara lain Kepala Bidang Pembinaan SMA Dedy Hidayat, Kepala Bidang Pembinaan SMK Firna Azika, Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Urip Widodo, serta Kepala Bidang Kebudayaan Raudati Hildayati.

Kehadiran lengkap jajaran ini menunjukkan keseriusan pemerintah provinsi dalam mendengar langsung kebutuhan di lapangan.

Dalam sambutannya, Tantri menegaskan komitmen Disdikbud Kalsel untuk terus meningkatkan akses dan fasilitas pendidikan, terutama di wilayah terluar dan yang memiliki keterbatasan sarana prasarana. Pemerataan layanan pendidikan menjadi salah satu fokus utama yang terus diperjuangkan.

Ia menyampaikan bahwa peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya bertumpu pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pemerataan tenaga pendidik dan penguatan kompetensi guru di setiap satuan pendidikan. Hal ini dinilai penting untuk menciptakan standar mutu yang merata di seluruh daerah.

“Komitmen ini sejalan dengan prinsip No One Left Behind, agar seluruh anak usia sekolah mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan,” ujar Tantri di hadapan para peserta kegiatan.

Menurutnya, kehadiran langsung pemerintah di daerah, khususnya yang jauh dari pusat kota, menjadi bentuk nyata pelayanan publik yang responsif. Ia ingin memastikan bahwa aspirasi dari daerah terpencil tetap mendapatkan perhatian yang sama.