JAKARTA, KALIMANTANLIVE.COM – Polemik besar yang menimpa sepak bola Malaysia akhirnya mencapai titik akhir. Court of Arbitration for Sport (CAS) resmi merilis putusan terkait skandal tujuh pemain naturalisasi Timnas Malaysia, yang sebelumnya disanksi oleh FIFA.
Dalam keputusan yang diumumkan pada Kamis (5/3/2026) malam waktu setempat, CAS menolak banding yang diajukan Football Association of Malaysia (FAM). Dengan demikian, sanksi denda sebesar 350 ribu franc Swiss atau sekitar Rp7,5 miliar tetap berlaku.
# Baca Juga :UPDATE PERANG TIMUR TENGAH Usai 4 Rudal Balistik Iran Hantam Kapal Induk AS USS Abraham Lincoln
# Baca Juga :All England 2026: Indonesia Kirim 6 Wakil ke Perempatfinal, Harapan Juara Merah Putih Makin Membara!
# Baca Juga :Selat Hormuz Ditutup Imbas Perang AS–Israel vs Iran, Waka MPR Tegaskan RI Masih Punya Jalur Pasokan Migas
# Baca Juga :Harga Emas Antam Anjlok Rp25.000 per Gram Hari Ini, Investor Mendadak Waspada!
“Banding yang diajukan Asosiasi Sepak Bola Malaysia telah ditolak dan denda yang dijatuhi oleh FIFA tetap berlaku,” demikian pernyataan resmi CAS.
7 Pemain Tetap Diskors 12 Bulan
Meski menolak banding FAM, panel CAS memberikan sedikit keringanan terhadap tujuh pemain yang terlibat dalam kasus tersebut. Mereka tetap dijatuhi larangan bermain selama 12 bulan, tetapi diperbolehkan berlatih dan menjalani aktivitas sepak bola di luar pertandingan resmi.
Artinya, para pemain hanya dilarang tampil dalam laga resmi kompetisi maupun pertandingan internasional selama masa sanksi berlangsung.
“Panel sebagian mengabulkan banding para pemain dan mengubah sanksi sehingga larangan hanya berlaku untuk pertandingan resmi,” tulis pernyataan CAS.
Berawal dari Dugaan Administrasi Bermasalah
Skandal ini bermula pada tahun lalu ketika tujuh pemain naturalisasi Timnas Malaysia dilaporkan terkait masalah administrasi kewarganegaraan. Investigasi FIFA kemudian menemukan fakta mengejutkan: para pemain tersebut tidak memiliki garis keturunan Malaysia.
Bahkan dalam proses penyelidikan, otoritas sepak bola dunia itu menemukan adanya dugaan pemalsuan dokumen dalam proses naturalisasi.
