Oleh sebab itu, lanjut dia, verifikasi dan validasi yang dilakukan hendaklah secara berlapis agar kebih konkret dan akurat.
“Mereka ayng dilibatkan sebaiknya dari pemerintah kabupaten atau pemerintah kota hingga perangkat desa atau kelurahan, sehingga benar-benar akurat dan tepat sasaran,” pungkasnya. (*)
Kalimantanlive.com / Pathur
EDITOR : Pathurrachman
