BANJARMASIN, Kalimantanlive.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar pertemuan bersama sejumlah lembaga terkait untuk membahas kondisi inflasi daerah yang tercatat lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.
Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin, bersama perwakilan Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta jajaran Pemprov Kalsel.
BACA JUGA: Pemprov Kalsel Dorong Kerja Sama IKA Unair dan Mitra Kerja Hasilkan Program Nyata untuk Masyarakat
Pertemuan tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait upaya pengendalian inflasi di daerah. Rapat koordinasi ini berlangsung di Banjarmasin, Minggu (8/3/2026), dengan fokus membahas faktor penyebab inflasi serta langkah antisipasi agar kenaikan harga dapat dikendalikan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Kalimantan Selatan pada Februari 2026 tercatat sebesar 0,86 persen secara bulanan atau month to month (mtm). Angka ini lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang berada di level 0,68 persen pada periode yang sama.
Sementara itu, secara tahunan atau year on year (yoy), inflasi Kalimantan Selatan mencapai 5,97 persen. Angka tersebut juga lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang tercatat sebesar 4,76 persen.
Gubernur H Muhidin menjelaskan, tingginya inflasi di Kalimantan Selatan dipengaruhi oleh beberapa komponen utama, terutama tarif listrik dan harga emas perhiasan yang mengalami peningkatan signifikan dalam periode tertentu.
Menurutnya, komponen listrik menjadi penyumbang inflasi terbesar. Hal ini berkaitan dengan adanya program diskon tarif listrik sebesar 50 persen pada tahun sebelumnya yang membuat perbandingan harga secara tahunan terlihat meningkat.
Selain listrik, komoditas emas juga memberikan kontribusi besar terhadap inflasi di daerah. Muhidin menyebutkan bahwa masyarakat Kalimantan Selatan memiliki minat yang cukup tinggi terhadap pembelian emas perhiasan.
