WARTABANJAR.COM, SAMARINDA – Sorotan publik terhadap kendaraan dinas pejabat di Kalimantan Timur kembali mencuat.
Setelah polemik mobil dinas Gubernur Rudy Mas’ud, kini giliran kendaraan yang digunakan Wali Kota Andi Harun menjadi perhatian.
# Baca Juga :Kejar Malam Seribu Bulan! Hadits Shahih Tentang Lailatul Qadar di 10 Malam Terakhir Ramadan
# Baca Juga :Lebaran 2026 Berpotensi Beda! Muhammadiyah Tetapkan 20 Maret, Lalu Pemerintah Kapan?
Mobil mewah jenis Land Rover Defender yang disewa Pemerintah Kota Samarinda disebut memiliki biaya sewa sekitar Rp160 juta per bulan, sehingga memicu berbagai tanggapan dari masyarakat.
Disewa Sejak 2022
Kepala Bagian Umum Sekretariat Kota Samarinda, Dilan, membenarkan status kendaraan tersebut merupakan mobil sewaan yang telah digunakan sejak tahun anggaran 2022.
Menurutnya, kontrak sewa kendaraan itu dimulai pada 2023 dan akan berakhir pada 2026.
“Mobil Defender itu memang sewa sejak tahun anggaran 2022. Kontraknya dimulai pada 2023 dan berakhir pada 2026,” ujarnya kepada awak media, Kamis (12/3/2026).
Digunakan untuk Tamu VIP
Dilan menjelaskan kendaraan tersebut tidak hanya digunakan oleh wali kota, tetapi juga disiapkan untuk melayani tamu penting yang datang ke Kota Tepian.
Ia menyebut biaya sewa kendaraan tersebut berada di kisaran Rp160 juta setiap bulan.
Dalam kesehariannya, Wali Kota Andi Harun disebut kerap menggunakan dua kendaraan berbeda. Untuk kegiatan lapangan biasanya memakai Land Rover Defender, sedangkan untuk aktivitas di dalam kota menggunakan mobil dinas Toyota Camry yang merupakan peninggalan wali kota sebelumnya, Syaharie Jaang.
Sempat Direncanakan Dibeli
Pemerintah Kota Samarinda sebenarnya sempat merencanakan pembelian kendaraan dinas baru pada 2022 dengan pagu anggaran sekitar Rp4 miliar.
Namun rencana tersebut tidak terealisasi karena pihak dealer tidak dapat menyediakan kendaraan dinas dengan pelat merah.
Setelah berkonsultasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pemkot akhirnya memilih opsi penyewaan kendaraan yang dinilai sesuai dengan aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
