BANJARMASIN, Kalimantanlive.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri 1447 Hijriah.
Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan koordinasi lintas instansi serta langkah-langkah strategis untuk memastikan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat.
BACA JUGA: Pemprov Kalsel Gelar Gerakan Pangan Murah di Banjarbaru, Sediakan Sembako Murah hingga Gratis
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, usai memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Selatan yang berlangsung di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Senin (16/3/2026).
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah melibatkan berbagai pihak terkait, di antaranya Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), serta pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan. Pertemuan ini bertujuan untuk menyusun strategi bersama dalam mengendalikan inflasi selama periode Ramadan hingga Idulfitri.
Muhidin menjelaskan bahwa rapat difokuskan pada upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pangan. Pemerintah daerah berupaya memastikan distribusi kebutuhan pokok berjalan lancar sehingga tidak terjadi lonjakan harga yang signifikan di pasar.
Berdasarkan pemantauan terbaru dari BPS, sejumlah daerah di Kalimantan Selatan masih mencatat tingkat inflasi relatif tinggi. Di antaranya Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Tanah Laut, dan Kotabaru yang menjadi perhatian khusus dalam upaya pengendalian inflasi daerah.
Pemerintah daerah pun meminta BPS untuk terus menyampaikan perkembangan data inflasi secara rutin setiap bulan. Data tersebut dinilai penting sebagai dasar dalam menentukan langkah intervensi yang tepat di daerah yang mengalami kenaikan harga.
Menurut Muhidin, pemerintah dapat melakukan berbagai langkah intervensi apabila terjadi kenaikan harga bahan pangan. Di antaranya melalui pelaksanaan pasar murah di daerah terdampak atau meminta distributor menyalurkan langsung kebutuhan pokok ke wilayah yang mengalami tekanan inflasi.
