Musrenbang ini juga diikuti pejabat dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD), perwakilan masyarakat, hingga tokoh penting lainnya. Partisipasi beragam pihak memastikan masukan yang diterima dapat mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Pemerintah menargetkan penyelesaian RKPD 2027 pada Juni 2026. Proses Musrenbang menjadi fondasi agar setiap program pembangunan daerah selaras dengan prioritas nasional, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.
Sumber: Prokalteng.co
