KALIMANTANLIVE.COM – Pemerintah mulai mewacanakan kebijakan pembelajaran dari rumah bagi siswa yang kemungkinan diterapkan mulai April 2026. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi besar efisiensi energi nasional yang tengah disiapkan lintas kementerian.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menegaskan bahwa kebijakan penghematan energi harus dirancang secara matang dan berbasis data, dengan mempertimbangkan pengalaman saat pandemi COVID-19.
# Baca Juga :TRAGEDI MENGERIKAN! Pesawat Militer Kolombia Jatuh Saat Lepas Landas, Puluhan Tewas di Hutan Perbatasan
# Baca Juga :DIRAGUKAN DUNIA! Buffon Akui Italia Diselimuti Skeptisisme Jelang Misi Lolos Piala Dunia 2026
# Baca Juga :ALARM BAHAYA! Badai Cedera Hantam Arsenal, Pemain Inti Kompak Mundur dari Timnas
# Baca Juga :KEJUTAN BESAR! Veda Ega Pratama Cetak Sejarah, Podium Perdana Moto3 yang Tak Terduga
Menurutnya, langkah efisiensi tidak boleh menimbulkan dampak berlebihan, terutama terhadap sektor pendidikan dan pelayanan publik.
Dalam skema yang tengah dikaji, metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) akan diterapkan secara selektif. Mata pelajaran yang bersifat teori berpotensi dilakukan secara daring, sementara kegiatan praktikum tetap diarahkan untuk berlangsung secara tatap muka di sekolah.
Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan berbagai aspek pendukung, seperti penyesuaian distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta kesiapan pembiayaan akses internet bagi siswa di seluruh Indonesia.
Strategi Besar Hemat Energi Nasional
Tidak hanya sektor pendidikan, kebijakan efisiensi energi juga akan menyasar berbagai instansi pemerintah. Beberapa langkah yang disiapkan antara lain:
Penerapan sistem kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara (ASN)
Optimalisasi penggunaan platform digital
Pembatasan perjalanan dinas
Langkah ini diharapkan mampu menekan konsumsi energi tanpa mengorbankan kualitas layanan publik.
“Koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci agar kebijakan ini berjalan efektif,” ujar Pratikno.
Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa kebijakan belajar dari rumah masih sebatas wacana dan belum menjadi keputusan final.
