Di bidang penanggulangan kemiskinan, persentase penduduk miskin tercatat menurun menjadi 3,88 persen, yang merupakan hasil dari berbagai program intervensi pemerintah.
Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka juga mengalami penurunan dan berada di angka 4,16 persen, menandakan adanya perbaikan pada sektor ketenagakerjaan di daerah.
BACA JUGA: Pemprov Kalsel Perkuat Strategi Pengendalian Inflasi Menjelang Ramadan dan Idulfitri
Dari sisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan tercatat meningkat dan berada di atas rata-rata nasional, yang menunjukkan ketahanan ekonomi daerah yang cukup kuat.
Selain itu, tingkat ketimpangan yang diukur melalui rasio gini juga mengalami penurunan dari 0,302 menjadi 0,287, yang mengindikasikan distribusi kesejahteraan masyarakat yang semakin merata.
Meski demikian, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengakui masih terdapat sejumlah tantangan pembangunan, seperti peningkatan kualitas pendidikan, perluasan lapangan kerja, penguatan sektor ekonomi non-pertambangan, serta pemerataan pembangunan antarwilayah.
Sekda menegaskan bahwa berbagai rekomendasi yang disampaikan DPRD akan menjadi acuan penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan ke depan.
Rapat paripurna ini menjadi bagian dari mekanisme akuntabilitas pemerintah daerah kepada DPRD dan masyarakat, sekaligus sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan selama Tahun Anggaran 2025.
Sumber: MC Kalsel
