JAKARTA, KALIMANTANLIVE.COM – Pemerintah tengah menyiapkan skema kerja dari rumah atau work from home (WFH) satu hari dalam sepekan sebagai langkah penghematan bahan bakar minyak (BBM) di tengah kekhawatiran krisis energi global.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebutkan, opsi yang dipertimbangkan adalah penerapan WFH setiap hari Jumat.
“Kalau kita pilih Jumat, pasti ada penghematan BBM. Berapa persen, itu bisa berubah tergantung harga minyak dunia,” ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/3/2026).
# Baca Juga :Aturan Baru Berlaku, TikTok Siap Nonaktifkan Akun Pengguna di Bawah 16 Tahun
# Baca Juga :Final FIFA Series 2026 Siap Digelar: Indonesia Tantang Bulgaria, Ini Waktu Kick-off-nya
# Baca Juga :Target Kemenangan Buyar di Akhir Laga, Inggris Ditahan Uruguay 1-1 di FIFA Matchday
# Baca Juga :Target Catatan Waktu Tercepat Tercapai, Acosta Kuasai FP1 MotoGP Amerika 2026
Meski bertujuan mengurangi konsumsi energi, pemerintah memastikan kebijakan ini tidak akan mengganggu aktivitas ekonomi nasional. Menurut Purbaya, penerapan WFH akan dilakukan secara selektif dan terukur.
Ia menegaskan bahwa sektor-sektor yang membutuhkan kehadiran fisik, seperti industri manufaktur dan layanan publik, tetap akan beroperasi seperti biasa.
“Untuk pabrik dan pelayanan publik tetap berjalan. Jadi, produktivitas secara keseluruhan tidak akan terganggu jika hanya satu hari,” jelasnya.
Dalam Pemantauan Presiden
Purbaya juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto turut memantau langsung rencana kebijakan ini.
Pengumuman resmi terkait penerapan WFH dijadwalkan akan disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam waktu dekat.
Airlangga memastikan keputusan terkait kebijakan tersebut akan diumumkan sebelum akhir bulan ini.
“Kebijakan WFH akan ditetapkan bulan ini. Waktunya tinggal beberapa hari lagi,” kata Airlangga.
Fokus pada Efisiensi Energi
Kebijakan WFH satu hari ini menjadi salah satu strategi pemerintah dalam menekan konsumsi BBM, seiring fluktuasi harga minyak dunia yang masih tinggi.
Dengan pembatasan mobilitas pada hari tertentu, diharapkan penggunaan bahan bakar dapat ditekan tanpa mengorbankan kinerja ekonomi nasional.
Pemerintah pun menegaskan bahwa langkah ini bersifat adaptif dan dapat disesuaikan dengan kondisi global maupun kebutuhan dalam negeri.
(kalimantanlive.com/berbagai sumber)
editor : TRI
