BANJARMASIN, KALIMANTANLIVE.COM – Mantan Wakil Menkumham Denny Indrayana bicara asal muasal praktik “tikus berdasi” itu bisa terjadi di momenHari Anti Korupsi Sedunia 2019.
Menurut Denny, tahta kekuasaan yang terkontaminasi politik balas budi, sangat rentan terjadinya tindak pidana korupsi.
Lelaki yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Satgas Pemberantas Mafia Hukum (PMH) era Presiden SBY itu, berpandangan budaya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) masih terjadi.
BACA JUGA :
Reskrim Banjarmasin dan Polsek Banjarmasin Barat Ungkap Perampokan Alfamart Teluk Tiram
BACA JUGA :
Polisi Buru Pelaku Perampokan Alfamart Teluk Tiram, Polresta Banjarmasin Bakal Luncurkan Fitur Panic Button
Menurutnya, pendidikan anti korupsi harus dipahami dan diserap seluruh lapisan masyarakat.
“Tentu sudah ada upaya-upaya yang dilakukan, tetapi dalam pandangan saya belum ada optimalisasi dan perlu langkah-langkah serius. Karena ada yang sudah menjadi perkara muncul dalam pemberitaan, dan saya khawatir banyak juga yang belum muncul dalam pemberitaan,” kata Denny melalui siaran persnya, Selasa (10/12/2019).
Denny pun berharap perlu ada penegakan hukum serius untuk menekan perilaku tikus berdasi tersebut.
Menurutnya, pola korupsi yang terjadi di Kalsel tak jauh beda dengan di pusat.
Dari berbagai temuan kasus korupsi yang ia dalami, Denny mengungkapkan hal tersebut dipicu oleh perpaduan kepentingan antara pejabat pemerintah dan pelaku bisnis hingga politikus.
“Ada semacam perpaduan kepentingan, pertemuan kepentingan, diantara kepentingan-kepentingan bisnis dengan kepentingan politik dan kepentingan lainnya. Sehingga merusak iklim pemerintahan yang baik, mengganggu good government di Kalimantan Selatan,” ujarnya.
