Menurut Iqbal, DPRD Kalsel benar mendorong agar program ini tetap jalan sesuai standar OJK dengan batas waktu sampai Desember 2024.
“Nanti kami akan melakukan roadshow ke semua kabupaten kota dan minta kepada gubernur agar ini dibantu agar tidak jadi BPR.
BACA JUGA :
Bank Kalsel Raih Pertumbuhan Laba 23,04% Tahun Lalu, Optimistis Capai Keuntungan 9,43% pada 2021
Terkait target dan risiko membuka cabang, kata Yudi, sebelum membuka cabang akan menyesuaikan kondisi dan situasi daerah setempat.
“Risiko selalu ada yang penting jangan sampai kredit macet atau NPL meningkat, kalau memang dinilai layak, baru Bank Kalsel membuka cabang,” ujarnya.
Mantan Bupati Kobaru ini juga menyatakan untuk tahap awal tidak harus langsung membuka kantor cabang. “Bisa cabang pembantu sementara dulu atau kantor kas karena target nasabahnya adalah para pensiunan,” ujarnya.
Penulis : Elpian Achmad
Editor : Elpianur Achmad
