Sementara itu, Kasatlantas Polres Tanah Laut AKP M Taufik menyampaikan kendala yang dihadapi UPPD Pelaihari di antaranya Kantor Samsat Pembantu Kintap yang kurang memadai sehingga pelayanan tidak dapat dimaksimalkan.
“Kami mengharapkan Komisi II dapat meneruskan aspirasi ini kepada pemangku kebijakan agar bisa mengakomodir kebutuhan tersebut,” ujarnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Anggota Komisi II Burhanuddin berjanji akan menindaklanjuti berbagai masukkan terkait UPPD Pelaihari.
“Kendala-kendala yang dihadapi UPPD Pelaihari akan menjadi bahan masukan Komisi II pada rapat internal dan akan ditindaklanjuti,” ujarnya.
BACA JUGA :
Komisi IV DPRD Kalsel Perjuangkan Bantuan Dana BOSDA untuk Mandrasah dan Ponpes
BACA JUGA :
Fasilitasi Wirausaha Muda, Anggota DPRD Kalsel Firman Yusi Tabur 15 Kg Bibit Belut di Palapi, Tabalong
Ditemui usai acara, Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel Iqbal mengatakan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak perlu terus digenjot.
“Karena bayar pajak itu bukan untuk siapa-siapa, pada akhirnya nanti kembalinya kepada masyarakat juga,” kata Politisi PAN tersebut.
Menurut Iqbal Yudianoor, dari pertemuan tadi ada beberapa kendala di UPPD Pelaihari, di antaranya mengenai kendaraan operasional.
“Selama itu buat kebutuhan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kami akan upayakan secepatnya. Bukan tahun depan, tapi tahun ini mudah-mudahn bisa teratasi,” katanya.
Penulis : Elpian Achmad
Editor : Elpianur Achmad
