BANJARMASIN, Kalimantanlive.com – Komisi Pemberantara Korupsi (KPK) RI mendukung dewan melakukan langkah integrasi dengan Pemprov Kalsel untuk meningkatkan optimalisasi pendatan daerah.
“Salah satu yang jadi antensi kami, optimalisasi pendapatan daerah Provinsi Kalsel nilainya sangat kecil berkisar di angka 40,00. Perlu upaya lebih spesifik, tematik untuk agar pendapatan daerah meningkat,” kata Direktur III Divisi Koordinasi dan Supervisi KPK RI Brigjen Pol Bahtiar UjangPurnama, usai melakukan supervisi dengan jajaran DPRD Kalsel, Senin (19/4/2021).
Berdasarkan nilai Monitoring Control of Preventive MCP seluruh daerah di Kalsel, Provinsi Kalsel berada di urutan keenam dengan nilai 79,58. Nilai ini masih di bawah Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tapin.
BACA JUGA :
Ketua DPRD Kalsel H Supian HK Dukung Danau Panggang-Paminggir HSU Dibangun Jalan Layang
Menurut dia, salah satunya indikator MCP tersebut adalah optimalisasi pendapatan daerah Kalsel yang nilainya sangat kecil di angka 40,00.
“Makanya, kami ingin mendukung DPRD Kalsel melakukan langkah-langkah integrasi bersama Pemprov untuk meningkatkan tata kelola yang baik dengan barometer nilai MCP dan lebih spesifik dan tematik untuk meningkatkan pendapan daerah bisa lebih dari 40,00,” ujarnya.
Salah satu langkah untuk optimalisasi pendapatan daerah adalah manajemen asat daerah dan menjaga aset darah yang sudah tesertifikasi agar tidak hilang.
“Salah satu dari 8 area intervensi adalah manajemen aset, ini kita dorong aset inilah yang menjadi penyelamatan keuangan negara. Aset kalau tidak diinvetarisir tidak disertifikasi bisa berpindah tangan, beralih fungsi dan lama-lama hilang. Negara rugi,” ujarnya.
