“Karena Sungai Barito juga banyak dipakai oleh aktivitas angkutan batu bara dari wilayah Kalteng seperti Bartim, Barsel, Barut, semunya melewati alur Sungai Barito. Seolah-olah hanya ada aktivitas tambang di Kalsel yang menyebabkan kerawanan,” ujarnya.
Supian menceritakan sewaktu menjabat sebagai Ketua Komisi III DPRD Kalsel, dirinya berjuang keras untuk pencabutan izin perusahaan tambang Kalsel yang tidak sesuai dengan aturan.
“Dari 963 perusahaan tambang, sebanyak 622 izin perusahaan tambang telah berhasil dicabut,” ujarnya.
BACA JUGA: Ketua DPRD Kalsel : Dari Hati Nurani, Saya Imbau Semua Pihak Menahan Diri Jelang PSU 9 Juni 2021
BACA JUGA:
Jelang PSU 9 Juni 2021, Ketua DPRD Kalsel Imbau Kubu Birin dan Denny Hentikan Perang Medsos
Supian HK menduga, ada orang yang menyokong agar isu perusahaan tambang Kalsel untuk dinaikkan, akibat kekecewaan pelaku tambang yang tidak senang atas pencabutan izin.
“Kalau untuk perubahan silahkan lakukan, asal jangan menuding kepada orang yang telah bekerja,” katanya.
Senada, perwakilan masyarakat, Puar Junaidi mengatakan, menyangkut kritikan seharusnya tidak diarahkan kepada satu orang.
“Tambang di Kalsel sudah ada sejak 20 tahun yang lalu, bahkan banyak perusahaan raksasa yang mengelola,” ujarnya.
Menurut Puar, semestinya yang harus dikritisi adalah pemerintah pusat, dikarenakan kekuasaan ada pada mereka, dan memberikan royalti terlalu kecil kepada daerah.
“Dengan royalti kecil, pemerintah daerah tidak leluasa dalam menggunakan hasil keuntungan untuk pembangunan daerah,” ujarnya.
