BANJARMASIN, Kalimantalive.com – Komisi Informasi Provinsi (KIP) Kalsel minta dukungan Komisi I DPRD Kalsel untuk memperjuankan peningkatan anggaran operasional dan sosialisasi.
“Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPRD Kalsel, kami menyampaikan tentang kinerja 2020, program kerja, termasuk minta dukungan dewan agar anggaran KIP Kalsel bisa ditingkatkan khususnya untuk dana operasional dan sosialisasi kepada masyarakat,” kata Ketua KIP Kalsel Drs Tamliha Harun, usai RDP dengan Komisi I DPRD Kalsel, Kamis (26/5/2021).
BACA JUGA:
Contoh Jogja, Komisi II DPRD Kalsel Ingin Maksimalkan Teknologi Informasi untuk Wisata Kalsel
Menurut Tamliha Harun, anggaran yang diberikan kepada KIP Kalsel hanya untuk menjalankan tugas pokok saja. Sedangkan tugas lainnya seprti edukasi, sosialisasi, kunjungan dan kegiatan lainnya tidak ada anggarannya.
“Selama ini kami hanya bisa menjalankan tugas pokok saja yaitu menyelesaikan sengketa informasi. Sedangkan tugas lainnya seperti sosialisasi, edukasi ke masyarakat tidak berjalan. Misalnya kunjungan KIP ke SKPD-SKDP, kami menggunakan dana pribadi, karena tak ada anggarnya,” ujar Tamliha Harun.
Tamliha Harun menyebutkan, anggaran KIP Kalsel tahun 2020 sekitar Rp 560 juta. Anggaran itu untuk gaji komisioner dan staf, iuran BPJS staf, alat tulis kantor.
Sedangkan tahun 2021, anggaran KIP naik menjadi sekitar Rp 580, karena ada anggaran untuk empat kali sidang.
“Idealnya selain untuk tugas pokok, ada anggaran untuk kegiatan sosialisasi dan kegiatan lain yang menunjang kegiatan KIP,” ujarnya.
Tamliha Harun mengatakan, yang menentukan anggaran KIP Kalsel adalah Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kalsel karena KIP berada di bawah SKPD tersebut.
“Dinas Kominfo yang menyusun anggaran KIP, sedangkan kami tak pernah dilibatkan menyampaikan usulan-usulan anggaran itu. Padahal belum tentu anggaran tersebut sesuai harapan seluruh komisioner KIP Kalsel,” ujarnya.
