Bahkan surat tuntutan juga sudah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Sekretariat Negara di Jakarta, dalam waktu 1×24 jam usai unjuk rasa di lokasi yang sama di tanggal 21 Juni 2021.
“Tuntutan mereka yang sama, sebelumnya juga sudah kita sampaikan (penuhi). Tapi kalau mereka hanya ingin bertemu Ketua DPRD, saya kan tidak bekerja sendiri, tapi ada komisi yang membidangi masalah masing-masing,” katanya.
BACA JUGA :
Pangeran Khairul Saleh Minta KPK Pertahankan Penyidik dengan Reputasi dan Integritas Tinggi:
Lebih jauh Supian HK menilai, tidak semua aksi harus dihadiri oleh pimpinan DPRD, mengingat sistem kerja di legislatif juga kolektif kolegial.
“Kalau saya terus yang turun tangan, seolah-olah saya arogan karena urusan kedewanan dilakukan sendiri,”ujarnya
Sebelumnya ujar Supian HK, pihaknya juga sudah sempat berdialog dengan perwakilan mahasiswa lewat video konferensi, tak lama setelah aspirasi tersebut disampaikan.
Aspirasi yang sama juga sudah disampaikan, namun keputusannya tetap berada di tangan Presiden selaku kepala negara.
Lebih lanjut Supian menjelaskan, situasi pandemi CoVID-19 seperti sekarang juga mempengaruhi keputusannya untuk tidak muncul langsung dalam aksi unjuk rasa beberapa waktu itu.
“Saya sudah masuk usia lansia, tergolong rawan tertular. Apalagi beberapa orang terdekat saya baru-baru ini juga dinyatakan positif, karena itu saya lebih menjaga,” jelasnya
Politikus Partai Golkar juga menilai, penyampaian aspirasi lewat audiensi jauh lebih maksimal daripada melalui unjuk rasa yang menimbulkan kerumunan.
Seperti diberitakan sebelumnya, aksi #SaveKPK Jilid III digelar karena ketidakpuasan peserta aksi pasca tidak hadirnya Supian HK, Ketua DPRD Kalimantan Selatan dalam dua kali aksi unjuk rasa.
Dan hanya diwakili oleh Ketua Komisi I, Rachmah Norlias serta anggotanya, yang didelegasikan untuk menyerap aspirasi mahasiswa terkait dugaan pelemahan KPK RI. Mengingat, masalah hukum dan pemerintahan merupakan ranah dari komisi tersebut.
Penulis : Elpian
Editor : Elpian Achmad
