“Pembayaran Nakes dibebankan kepada provinsi dan kebupaten menggunakan dana yang telah ditransfer kurang lebih Rp 90 miliar, dan ada lagi surat terbaru terkait P3D kurang lebih Rp 53 miliar dan menutup SILPA yang tadinya dianggarkan Rp 200 miliar ternyata hanya tersisa Rp 45 miliar. Jadi total refocusing anggaran Rp 200 miliar untuk tahun anggaran 2021.
Akan kita lihat lagi, kata Roy, apakah PAD bisa ditingkatkan karena anggaran ABPD 2021 yang ada aja sudah defisit Rp 200 miliar.
“Meningkatkan PAD menjadi prioritas kita saat ini,” jelasnya.
BACA JUGA : Penuhi Janji, DPRD Kalsel Serahkan 8 Tuntutan BEM Kalsel #SaveKPK ke Jokowi via Setneg
Selanjutnya, apabila PAD dapat ditingkatkan, otomatis penyelenggaraan program kerja dapat berjalan dengan lancar.
Oleh karena itu, pengoptimalan pajak daerah harus dilakukan dengan lebih baik lagi, sehingga pemasukan daerah dapat meningkatkan.
Sementara itu, Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK mengatakan pihaknya memahami kondisi keuangan Pemprov Kalsel pada masa sekarang, yang mana masih dalam suasana pandemi Covid-19.
“Diutamakan Pokir yang prioritas terlebih dahulu,” ucapnya.
Supian menjelaskan program kerja yang tidak bisa ditunda, harus segera dilaksanakan dan jangan sampai mengalami gangguan.
“Kita harus sinergikan anggaran, baik dari Kabupaten Kota, Provinsi dan Pemerintah pusat. Utamakan program prioritas,” katanya usai rapat Badan Anggaran dengan jajaran Pemprov Kalsel.
Penulis : Elpian
Editor : Elpian Achmad
