Lebih lanjut Safrizal mengatakan, cadangan ini hanya diperuntukkan bagi pelaksanaan Pilkada 2024 tidak untuk yang lain.
“Sesuai maksudnya, maka hanya boleh dipakai untuk Pilkada 2024 bukan yang lainnya,” tegasnya.
Hal ini, lanjut Safrizal dikarenakan memperhitungkan kemampuan keuangan daerah, yang selama pandemi mengalami penurunan yang signifikan, sehingga jika dibebankan pada satu tahun anggaran, dikhawatirkan pembangunan daerah terhambat, akibat disedot kebutuhan penyelenggaraan Pilkada.
BACA JUGA:
Pj Gubernur Kalsel Safrizal Minta BPKP Audit Tunggakan PKB Rp1 Triliun Dalam 2 Minggu
“Perencanaan secara dini ini semata-mata untuk membagi beban satu tahun anggaran agar pembangunan dan pelayanan tidak berkurang jauh kualitasnya dan target-target 2024 tetap bisa dipenuhi,” kata Safrizal.
Mengenai angka berapa besarnya angka dana cadangan Pilkada 2024, kata Safrizal nantinya akan dibahas bersama-sama dengan DPRD Kalsel.
Rapat paripurna juga mengagendakan penjelasan gubenur terhadap Ranperda tentang penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dan Penyampaian KUA PPAS APBD Provinsi Kalsel Tahun Anggaran 2022.
Penulis : Elpian
Editor : Elpian Achmad
