Kata Ardiansyah, dengan melihat KUA PPAS Anggaran 2022, bantuan sosial yang diajukan Pemprov Kalsel kecil sekali hanya Rp 1,52 miliar.
“Kita berharap ada narasi tersebut di KUA PPAS untuk penanggulangan kemiskinan secara khusus, tapi di KUA PPAS tidak ada, apalagi dengan angka Rp 1,52 miliar itu,” jelasnya ketika ditemui usai rapat Paripurna DPRD Kalsel.
BACA JUGA :
Dapat Tambahan Anggaran Rp 23 Miliar, Biro Kesra Pemprov Kalsel Prioritas MTQ Nasional 2022
Ardiansyah mengatakan, pertimbangan dirinya melakukan interupsi pada Rapat Paripurna DPRD, karena yang menyampaikan KUA PPAS 2022 adalah Pj Gubernur.
“Ulun (saya,Red) ingin menyampaikan pesan, gubernur dan wakil gubernur terpilih sudah ada, kita sangat berharap Pak Sahbirin Noor dan H Muhidin bisa merivisi anggaran bantuan sosial tersebut,” ujarnya.
Disinggung soal kemampuan keuangan Pemprov Kalsel, menurut Ardiansyah, soal anggaran bantuan sosial itu hanya political will dari pemerintah.
“Masa anggaran bantuan sosial untuk penduduk miskin cuma Rp 1,52 miliar, sementara ABPD Kalsel Rp 5 triliun,” ujar Ardiansyah.
Dia menambahkan, angaran KUA PPAS telah dibahas Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel dan Pemprov Kalsel mulai Bulan Juli 2021 lalu.
“Makanya kami minta segera rapat Banggar, supaya kelihatan detil di mana anggaran untuk orang miskin berapa, kesehatan berapa, pendidik berapa, di situ angka-angka akan jelas.
“Tapi yang dinyatakan dalam KUA PPAS hanya Rp 1,52 miliar. Itukan untuk bantuan sosial. Ada apa ini?” ujarnya.
Ardiansyah berharap harus ada konsentrasi terkait masalah bantuan sosial itu.
“Kita ingin ada care dari Pemprov Kalsel, masa kita yang mewakili rakyat se-Kalsel tidak ada perhatian untuk mereka. Apalagi penduduk miskin mereka sangat marjinal, sehingga perlu perhatian khusus dari pemerintah Provinsi,” ujarnya.
