Paman Yani juga meminta, pegawai struktural Pelabuhan Perikanan Batulicin datang ke Biro Ekonomi Setdaprov Kalsel untuk mengetahui bagaimana pengelolaan BLUD.
“Saya masih ingat ada 12 UPTD yang dijadikan BLUD. Apabila kita anggap ada puluhan berstatus BLUD setidaknya ada satu contoh instansi yang bisa dilihat sebagai potensi besar dalam keberhasilan ini,” ujarnya.
Polisi Partai Golkar itu meminta kepada dua orang pejabat tersebut agar tidak terlalu bertumpu seutuhnya dengan Kepala PP Batulicin.
BACA JUGA:
Perpindahan Aset PPI Kotabaru Lambat, Paman Yani Minta Bakeuda Kalsel Setop Anggaran UPDT
BACA JUGA :
Dislautkan dan Anggota DPRD Kalsel Yani Helmi Bagikan Bibit Kakap Putih dan Rumput Laut di Pesisir Tanbu
Pasalnya, kata Paman Yani, selama ini yang dia ketahui hanya pimpinannya yang melakukan penyelesaian proses peralihan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
“Saya juga menekankan jangan ditumpuk semuanya ke pimpinan, kerja harus sama-sama. Mana ada cerita, sampai saat ini kepalanya cuma berjuang sendiri untuk bisa mendirikan BLUD,” ujarnya.
Mulai sekarang, kata Paman Yani, selutuh pegawai Pelabuhan Perikanan (PP) Batulicin harus bersinergi menjadi tim yang solid.
“Ini instruksi Gubernur jangan dianggap remeh, peruntukkannya demi rakyat untuk pelayanan dan kesejahteraan juga pasti bagi instansi tersebut,” katanya (*)
Kalimantanlive.com/eep
Editor : Elpian
