JAKARTA, KALIMANTANLIVE.COM – Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Keagamaan Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur meminta eks Bupati Tanahbumbu, Kalimantan Selatan, Mardani H Maming menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Mardani H Maming yang juga Bendahara Umum PBNU, masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) KPK sebagai tersangka penerimaan hadiah atau janji pemberian izin usaha pertambangan di Kabupaten Tanahbumbu.
“Sejak kemarin saya sudah statement bahwa dia harus kooperatif,” ujar Gus Fahrur seperti dikutip dari Kompas.com, Rabu (27/7/2022).
# Baca Juga :KPK Bantah Adanya Mafia Hukum Atas Kasus yang Melibatkan Mantan Bupati Tanbu Mardani H Maming
# Baca Juga :MAKI: Patut Dikritik Pernyataan Mardani H Maming yang Sebut Dikriminalisasi
# Baca Juga :KPK Dikabarkan Tetapkan Bendum PBNU Mardani H Maming Tersangka, Bersama Adik Dicegah ke Luar Negeri
# Baca Juga :Banser se-Kalsel Kawal Mardani H Maming Hadiri Sidang di PN Tipikor Banjarmasin
Gus Fahrur mengatakan, Mardani Maming harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Apalagi, kata dia, PBNU memiliki komitmen penuh terhadap pemberantasan korupsi.
“Hormati hukum. Kita komitmen terhadap penegakan hukum yang adil,” ucap dia.
Lebih jauh, Gus Fahrur mengatakan, proses hukum terhadap Maming ini harus betul-betul dilakukan dengan baik dan transparan.
Menurut dia, hal itu penting demi bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat.
KPK sebelumnya menyatakan Maming sebagai buron karena gagal dijemput paksa pada Senin 25 Juli.
Tim penyidik telah menggeledah apartemen Maming yang dibarengi dengan upaya jemput paksa. Namun, tersangka kasus dugaan suap izin pertambangan itu tidak ada di tempat.
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, pihaknya menilai Maming tidak bersikap kooperatif. Sebelum dijemput paksa, KPK sudah dua kali memanggil Maming, tetapi yang bersangkutan tak menghadiri pemeriksaan.
