BATULICIN, Kalimantanlive.com –– Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Zairullah Azhar mengungkapkan penetapan pengambilan keputusan RAPBD 2023 yang sudah disahkan jadi Perda merupakan hal penting, karena ini berkaitan dengan masyarakat Tanah Bumbu selama satu tahun.
“Saya sedih kalau terjadi penolakan dan membuat APBD 2023 menjadi batal sehingga akhirnya kita di daerah tidak dapat apa-apa, apalagi ini semua demi kepentingan seluruh masyarakat Tanah Bumbu,” kata Zairullah, Selasa (1/11/2022) di Batulicin.
BACA JUGA :
Partai Gerinda Tanah Bumbu Terancam Tidak Terima Gaji, Walkout Saat Pembahasan APBD 2023
Zairullah mengungkapkan itu sehubungan dengan walkout-nya Fraksi Gerinda pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dalam rangka pengambilan keputusan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023 yang digelar Senin (31/10/2022 ).
Kalau pun penolakan tersebut berkaitan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada RAPBD 2023, menurut Zairullah, surat edaran DAK sudah keluar tetapi untuk besarannya belum.
“Kalau pun ada sedikit masalah itu bisa diperbaiki, tapi kepentingan masyarakat harus diutamakan,” ucap Presiden Anak Yatim Indonesia itu.
Bupati menjelaskan, DAK merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBD (Pusat) dialokasikan untuk daerah tertentu dengan tujuan mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
