BANJARMASIN, KALIMANTANLIVE.COM – Polemik soal Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengusulkan kenaikan biaya perjalanan haji yang dibebankan kepada jemaah sebesar Rp 69 juta, membuat banyak kalangan menilai usulan tersebut memberatkan umat.
Seperti disampaikan anggota DPR Komisi Agama Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bukhori, ia menyatakan PKS tidak sepakat dengan usulan pemerintah tersebut.
# Baca Juga :Haji 2023 Tak Ada Batasan Usia, Calhaj Lansia Kalsel Diminta Banyak Olahraga Jalan Kaki
# Baca Juga :Kemenag Kalsel Mulai Fokus Soal Haji 2023, Ini yang Disiapkan Sebelum Keberangkatan
# Baca Juga :Kuota Haji Kalsel 2023 Kembali Normal, Kemenag Kalsel Sebut Jumlahnya 3.800 orang
# Baca Juga :Optimalisasi Layanan Haji, Bank Kalsel Tandatangani Implementasi Aplikasi Penerima Setoran BPIH
Dia mengatakan fraksinya mengusulkan agar kenaikan biaya haji berada pada angka Rp 50 jutaan. “Saya kira sih kalau bisa sekitar Rp 50 jutaan. Itu sudah angka yang cukup baik, dari Rp 40 juga menjadi Rp 50 juta,” kata Bukhori di Kantor DPP PKS, Jumat (20/1/2023).
Sementara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Selatan (Kanwil Kemenag Kalsel) Muhammad Tambrin meminta calon haji (Calhaj) untuk menunggu keputusan final terkait besaran biaya haji 2023.
“Ini masih rancangan, pak Menteri Agama akan membahasnya lagi dengan DPR RI, di Komisi 8,” kata Tambrin.
Dia optimis keputusan yang akan diambil Kementerian Agama dengan restu DPR RI sudah sesuai perhitungan yang cermat dan untuk meningkatkan pelayanan haji.
Sebagaimana penyelenggaraan haji daerah, kata Tambrin, pihaknya saat ini berupaya semaksimal mungkin pula menyiapkan operasional keberangkatan haji Tahun 2023 di Embarkasi Banjarmasin.
Tambrin pun meminta agar calon jamaah yang kemungkinan besar berangkat tahun ini agar menjaga kesehatan, rajin olahraga terutama jalan kaki.
