Masih minimnya pemasukan dari Pajak Air Permukaan (PAP) di Kabupaten Tapin dan HSS padahal potensinya besar, jadi sorotan Komisi II DPRD Kalsel, saat berdiskusi bersama UPTD Samsat Rantau dan Kandangan.
“Kita melihat pendapatan daerah dari sektor PAP ini masih rendah dibanding daerah-daerah lain yang tidak ada tambang. Pertengahan tahun 2022 tadi, KPK audiensi dengan DPRD Kalsel, mereka menanyakan kenapa PAP Kalsel ini rendah, KPK menghimbau kepada pemprov, coba ini dimaksimalkan,” kata Iskandar Zulkarnain.
Iskandar mengatakan banyaknya perusahaan tambang yang belum taat membayar PAP sangat meresahkan, padahal dampak lingkungan dari aktivitas perusahaan mereka sangat besar.
“Komisi II DPRD Kalsel berharap masalah tersebut bisa segera dicarikan solusi terbaiknya,” ujarnya.
Kata Iskandar, salah satunya bisa dengan pemerintah Provinsi Kalsel mengundang secara khusus para pengusaha tambang dan ajak untuk bersama membangun Kalsel.
“Anda mencari rezki, mencari keuntungan di sini, coba diperhatikan, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Jadi tolong, kebijakan-kebijakan mereka untuk bisa membayar pajak dengan baik agar target KPK itu bisa dipenuhi,” tegas Iskandar.
