BANJARBARU, KALIMANTANLIVE.COM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ( Pemprov Kalsel ) meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia ( BPK RI )untuk yang kesebelas kalinya berturut-turut.
Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Miftahul Chair melalui Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntasi, Ideris menyampaikan, jika capaian tersebut merupakan sinergitas kolaborasi antar seluruh stakeholder.
# Baca Juga :Pemprov Kalsel Gelar Pertukaran Pemuda Antar Provinsi, Seleksi Diikuti 51 Remaja dari 13 Kabupaten dan Kota
# Baca Juga :Pemprov Kalsel Lakukan Penilaian Satu Wasaka Award 2024, Berkeliling ke 13 Kabupaten Kota
# Baca Juga :Pemprov Kalsel Raih WTP ke-11 dari BPK RI Sejak 2013, Wagub Muhidin Apresiasi DPRD Kalsel
# Baca Juga :Adanya Pendamping Miliki Tugas Melebihi Ketentuan, Pemprov Kalsel Seleksi Pendamping PKH Berprestasi
“Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah sebagai salah satu bentuk akuntabilitas kinerja dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan negara kepada publik. LKPD bagian dari seluruh laporan SKPD lingkup Pemprov Kalsel,” ucap Idris di Banjarbaru, Rabu (8/5/2024).
Dikatakan Idris, pihaknya juga mendapatkan beberapa catatan yang diberikan oleh BPK yang harus mereka tindak lanjuti.
“Catatan yaitu berupa ada kelebihan bayar gaji dan tunjangan dam itu akan kita perbaiki dengan rentang waktu 60 hari atau paling tidak berprogres sebelum 2024 selesai,” ujarnya.
Menurut Idris, raihan Opini WTP itu merupakan cerminan pengelolaan keuangan Pemprov Kalsel agar lebih tertib, transparan, dan akuntabel.
