BANJARBARU, KALIMANTANLIVE.COM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ( Pemprov Kalsel ) terus mengupayakan program Monitoring Center For Prevention (MCP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan pemenuhan dokumen bagi SKPD.
“Jadi dari delapan area program MCP KPK salah satunya perencanaan dan penganggaran APBD yang dibahas hari ini sebagai upaya pencegahan korupsi guna menuju sistem tata kelola pemerintahan yang lebih baik, bersih dan akuntabel,” kata Inspektur Pembantu 1, Adhitya Candra Utama mewakili Inspektur Daerah Provinsi Kalsel, Akhmad Fydayeen pada Rapat Koordinasi Pelaksanaan MCP KPK, Banjarbaru, Senin (3/6/2024).
# Baca Juga :Bakal Bangun Ruang Terbuka Hijau Perbatasan Kalsel-Kaltim, Pemprov Kalsel Lakukan Sosialisasi
# Baca Juga :Tumbuhkan Integritas Anti Korupsi, Pemprov Kalsel Optimalkan Koordinasi dengan KPK RI
# Baca Juga :Pemprov Kalsel Berkomitmen Jadikan Lansia yang SMART, Gubernur: Kita Jadi Pelindung dan Pengayom Oang Tua
# Baca Juga :Pemprov Kalsel Berikan Penghargaan kepada SKPD yang Jaga Lingkungan, Ini 3 Dinas dan Badan yang Beruntung
Adhitya menyebutkan, selama ini program koordinasi yang dijalankan bersama SKPD, seperti membangun nilai, perbaikan sistem dan efek jera dalam mencegah tindak pidana korupsi.
Adhitya menuturkan, pihaknya melakukan evaluasi MCP dengan memantau perkembangan capaian dalam menentukan langkah percepatan pemenuhan indikator-indikator SKPD.
“SKPD sudah memiliki tugas pokok dan fungsinya masing-masing dan bertangggung jawab dalam memenuhi indikator-indikator tersebut karena keseriusan dan komitmennya dalam menaikkan angka MCP,” tutur Adhitya.
Dijelaskan Adhitya, sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memberikan pemetaan bagi SKPD yang melakukan kesalahan dalam penyalahgunaan keuangan daerah dan pengawasan serta pendataan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi.
“Kita ingin bersama-sama menghindari segala bentuk penyimpangan yang dapat menjerumuskan kepada tindak pidana korupsi,” terang Adhitya.(diskominfomc.kalselprov.go.id)
editor : TRI
