Selanjutnya, papar Hendri, adalah menciptakan kebiasaan menggunakan data dan informasi, melatih ketekunan mencari, baik hanya sebagai bahan mentah maupun bakal menjadikannya menu berita menarik
Di sisi lain, sambung Hendri, pemerintah semestinya juga menyadari bahwa berbagai informasi yang bermanfaat bagi publik, perlu disebarluaskan secara terus menerus, sesuai dengan target agar mereka paham data sebenarnya dan duduk persoalan.
BACA JUGA:
Hasil Rakornas Ke-15 KI, Memberikan Akses Informasi yang Luas dan Mudah kepada Masyarakat
“Misalnya saja soal IKN, Tapera, Elnino, prediksi kekeringan, stok pupuk bagi petani, yang apabila strategi komunikasinya baik bisa mengurangi spekulan yang muncul dari berbagai medsos,” urainya.
Oleh karena itu kata Hendri, perlu adanya kerjasama antara KIP dan PWI pusat yang arahnya bagaimana pers memanfaatkan harta karun informasi yang ada begitu banyak tapi selam ini belum bisa tersentuh.
“Sesuai Tema Menuju Indonesia Emas 2045, bagaimana mungkin kita menuju ke sana, kalau pers masih fokusnya memuat “informasi sampah atau setengah sampah,” tidak pada informasi esensial yang dibutuhkan atau diperlukan masyarakat,” ujarnya.
Kerjasama PWI-KIP memungkinkan hal itu terlaksana tentu dengan perencanaan yang baik dan terukur. “Komisi Informasi Pusat dapat berperan sebagai sarana dan jembatan,” ujarnya.
Sementara itu, Mantan Menteri BUMN Ignasius Jonan yang juga menjadi salah satu pembicara dalam seminar KI, menekankan pentingnya pelayanan publik di era digital erat kaitannya dengan keterbukaan informasi.
“Keterbukaan informasi publik mempunyai kaitan yang erat dengan kinerja. Apapun bentuk kinerjanya, kita wajib melaporkan apa yang kita kerjakan karena apa yang kita kerjakan menggunakan biaya atau uang rakyat. “Jadi keterbukaan terhadap rakyat menjadi wajib karena kegiatan kita dibiaya rakyat melalui pajak dan lain sebagainya,” ujarnya.
