JAKARTA, KALIMANTANLIVE.COM – Wacana penghapusan subsidi bahan bakar minyak (BBM) kembali mencuat. Rencana ini sebenarnya telah muncul sejak era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), namun selalu mengalami pasang surut karena berpotensi menimbulkan gejolak nasional.
Terbaru, rencana penghapusan subsidi BBM, termasuk Pertalite dan Solar, kembali dibahas usai pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut mengusulkan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto agar subsidi BBM dihapus dalam dua tahun mendatang. Jika hal ini terjadi, masyarakat harus beralih ke BBM satu harga.
# Baca Juga :Pemprov Kalsel Beri Subsidi BBM Sebesar Rp 1.000 Per Liter untuk Nelayan Banjarmasin
# Baca Juga :Bocoran Kenaikan Harga BBM, Ekonom: Menambal Subsidi BBM Lewat Pajak Sangat Berat
# Baca Juga :Sri Mulyani ‘Merengek’ Minta Tambah Anggaran, Gegara Subsidi BBM dan Listrik Bengkak
# Baca Juga :Dr. H Tajeri “Mendoakan” Kalangan Mampu Yang Beli Gas Bersubsidi : “Semoga Tambah Kaya”
“Saya berpikir dan menyampaikan kepada Presiden bahwa dalam dua tahun ke depan, kita mungkin bisa mencapai harga tunggal tanpa subsidi untuk bahan bakar,” ujar Luhut dalam acara Economic Outlook 2025 di The Energy Building, Jakarta, Sabtu (22/2/2025).
Menurut Luhut, pencabutan subsidi BBM dapat menghemat anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hingga miliaran dolar AS. Selain itu, impor BBM yang selama ini membebani devisa negara juga bisa ditekan.
Luhut menambahkan bahwa teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) bisa digunakan untuk mengidentifikasi kendaraan yang masih berhak mendapatkan subsidi.
“Dengan AI, kita bisa mengidentifikasi kendaraan mana yang berhak mendapatkan jenis bahan bakar tertentu. Pemerintah juga terus mengembangkan teknologi ini dengan melibatkan lebih dari 300 anak muda Indonesia,” jelasnya.
Skema Subsidi BBM Masih DikajiDi sisi lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebutkan bahwa hingga saat ini skema subsidi BBM belum final. Pemerintah masih melakukan kalkulasi untuk menentukan mekanisme terbaik dalam pemberian subsidi BBM.
“Saya masih menghitung skema subsidi BBM. Subsidi masih tetap ada, dan nanti kami akan laporkan secara internal,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip dari Antara.
Bahlil menambahkan bahwa skema blending atau campuran menjadi salah satu opsi yang paling memungkinkan diterapkan. Dalam skema ini, subsidi diberikan dalam bentuk campuran antara subsidi langsung pada produk dan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat yang membutuhkan.
