JAKARTA, KALIMANTANLIVE.COM – Presiden Prabowo Subianto menyoroti kondisi petani singkong dan tapioka yang tengah menghadapi tekanan harga rendah. Dalam rapat terbatas di kediamannya, Hambalang, Jawa Barat, Prabowo meminta menterinya mengambil kebijakan strategis untuk memperbaiki tata niaga singkong dan memastikan kesejahteraan petani tetap terjaga.
“Pemerintah akan segera mengambil kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan terkait ubi kayu, singkong, dan tapioka, dengan melibatkan pemerintah daerah dan pelaku industri, sambil memperhatikan kesejahteraan para petani,” ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Jumat (19/9/2025).
# Baca Juga :Prabowo Instruksikan Percepatan Pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah
# Baca Juga :Prabowo Bahas Ubi Kayu, Energi Surya, hingga Giant Sea Wall dalam Ratas di Hambalang
# Baca Juga :Djamari Chaniago Diminta Tinggalkan Pensiun, Prabowo Angkat Jadi Menko Polkam dan Jenderal Kehormatan
# Baca Juga :Presiden Prabowo Lantik Djamari Chaniago sebagai Menko Polkam, Erick Thohir Digeser Jadi Menpora
Permasalahan ini muncul karena harga jual singkong di tingkat petani sempat jatuh hingga Rp 600-700 per kilogram, lebih rendah dari biaya produksi sekitar Rp 740/kg. Kondisi ini menimbulkan kerugian bagi petani yang memasok industri tapioka.
Sebagai langkah konkret, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) pada Rabu (17/9/2025) bersama pemerintah daerah, petani Lampung dari tujuh kabupaten, dan pelaku industri besar. Hasilnya adalah empat jurus strategis pemerintah untuk memperbaiki tata kelola singkong:
Pembatasan impor tapioka melalui larangan terbatas (lartas), hanya bagi produsen yang mendapat rekomendasi Kementerian Perindustrian.
Penerapan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) sementara selama 200 hari sebagai “safety guard” tambahan untuk impor tapioka.
Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk ubi kayu oleh Menteri Pertanian, dan HET tapioka oleh Menteri Perdagangan.
