Langkah Presiden Jokowi yang menekan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2021 tentang Bidang usaha Penanaman Modal per 2 Februari 2021 jadi polemik. Aturan ini turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, banyak menimbulkan pro dan kontra dan penolakan di mana-mana.
Perpres tersebut mengatur izin investasi untuk industri miras mulai skala kecil hingga besar. Pun, dalam Perpres itu, dimuat aturan industri minuman keras yang mengandung alkohol seperti persyaratan untuk penanaman modal baru dapat dilakukan di Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara dan Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat.
Aturan pembukaan investasi juga diatur dalam perpres yaitu untuk pabrik pembuatan minuman anggur serta yang mengandung malt. Untuk diketahui, sebelum muncul perpres ini, industri pembuatan miras masuk dalam golongan bidang usaha tertutup.
BACA JUGA :
SBY Sebut Ada Pihak yang Beli Partai Demokrat Jika Kudeta Berhasil Gulingkan AHY
Perpres tersebut juga menuliskan, penanaman modal terbuka bagi investor asing dan dalam negeri. Hal ini termasuk koperasi dan UMKM. Investasi juga wajib dalam membentuk perseroan terbatas (PT) dengan dasar hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam negeri.
“Bidang usaha perdagangan eceran minuman keras atau beralkohol, persyaratan jaringan distribusi dan tempatnya khusus. Bidang perdagangan eceran kaki lima minuman keras atau beralkohol, persyaratan jaringan distribusi dan tempatnya khusus,” tulis daftar 44 dan 45 pada lampiran III.
Penolakan Perpres investasi miras datang dari berbagai lapisan dan organisasi hingga perorangan, mulai MUI, Persis, ICMI, PBNU, Muhammadiyah, PKS, Ulama, Tokoh Masyarakat hingga budayawan.
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menegaskan menolak izin investasi minuman keras di berbagai daerah di Indonesia. Ketua PBNU, Marsudi Suhud menilai hukumnya haram terkait miras baik sedikit atau banyak.
Menurut dia, meski investasi miras ada manfaatnya untuk ekonomi tapi mudharatnya sangat besar. Sebab, hal ini menyangkut mudharat yang langsung terhadap kehidupan manusia.
“Padahal kewajiban kita adalah untuk hifdzul nafs dan hifdzul ‘aqly menjaga jiwa dan menjaga akal,” ujarnya.
Tokoh Reformasi Amien Rais meminta Wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk mengingatkan Presiden Jokowi terkait Pepres Miras.
Di twitter, penolakan Perpres Miras dari perorangan juga beredar luas.
Penulis : Elpian Achmad
Editor : Elpianur Achmad
