Bahtiar mengatakan nilai MCP tersebut merupakan refresentasi dari langkah konkret, proses konkret daerah untuk melakukan pencegahan korupsi, meskipun terkadang ada oknum yang melakukan tindak pidana korupsi.
“Namun, secara organisasi atau kelembagaan dengan nilai MCP yang cukup kompetitif, menunjukkan komitmen daerah untuk melakukan langkah-langkah pencegahan korupsi. Itu salah satu indikatornya,” katanya.
Sebelumnya, perencanaan dan penganggaran APBD menjadi salah satu poin penting yang diangkat. “Dalam merencanakan APBD ini, utamakan yang menjadi kebutuhan mendasar dulu, yakni punya daya ungkit publik,” ingatnya.
BACA JUGA:
Temui Ketua DPRD Kalsel, Mahasiswa Sampaikan Tuntutan hingga Soroti Limbah B3 Batu Bara
Contoh lain jangan membuat fasilitas karena faktor gengsi. Padahal, anggaran bisa digunakan untuk kegiatan yang lebih penting, misal, membangun jembatan atau fasilitas publik lain yang bisa menyelaraskan percepatan pertumbuhan ekonomi.
Dia juga meminta peran serta DPRD Kalsel untuk mencegah tidak pidana korupsi. Seperti misalnya dukungan DPRD pada esekutifnya dan memperkuat kapabilitas dan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Hal ini untuk mencegah tindak pidana korupsi di masing-masing satuan kerja.
Sementara itu Ketua DPRD Kalsel H Supian HK mengatakan siap mendukung upaya pencegehan korupsi.
“Jangan sampai terjadi korupsi, kalau bisa KPK setahun sekali datang lagi melakukan supervisi, juga untuk penyegaran anggota dewan,” katanya.
Penulis : Elpian
Editor : Elpianur Achmad
