Setelah melakukan diskusi langsung bersama jajaran Samsat dan Korlantas, Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Golkar ini menyebutkan, pihak Satlantas dan jajaran Samsat sangat siap melaksanakan kegiatan razia.
“Sekali lagi, mereka siap melaksanakan ini. Tetapi, karena alasan refocussing atau dipangkas akhirnya kegiatan ini pun terhambat,” ucapnya.
Anggota dewan yang akrab disapa Paman Yani itu meminta kepada Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Provinsi Kalimantan Selatan untuk tidak lagi memangkas anggaran yang dianggap penting dalam meningkatkan sumber pendapatan daerah.
BACA JUGA :
Aktivitas Sandar Meningkat, Paman Yani Minta Aset PPI Kotabaru Segera Diserahkan ke Pemprov
BACA JUGA:
Perpindahan Aset PPI Kotabaru Lambat, Paman Yani Minta Bakeuda Kalsel Setop Anggaran UPDT
“Anggaran Samsat ini sudah kecil duluan, dipotong lagi ya ini jadi masalah,” tegasnya lagi.
Menurut Paman Yani, kalau pelaksanaan razia tidak dilaksanakan maka ini bakal menjadi masalah yang cukup besar.
Pihaknya tidak ingin mendengar lagi informasi turunnya tren Pendapatan Asli Daerah (PAD) didalam tubuh ke Samsatan.
“Razia ini kan difungsikan untuk mendorong atau memberikan kesadaran wajib pajak sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan di banua kita Kalimantan Selatan,” paparnya.
Secara tegas, Yani Helmi pun bersama dengan Komisi II DPRD Kalsel akan memanggil Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) untuk segera memberikan kejelasan terkait pengurangan anggaran kegiatan yang dilakukan hingga berdampak kepada sektor pelayanan dan realisasi pendapatan daerah.
“Nanti akan ketemu di rumah Banjar lah (Kantor DPRD Kalsel) dan jelas saya orang pertama yang sangat menentang akan hal ini terlebih Ketua Komisi II DPRD Kalsel juga yakin tidak setuju dengan adanya pemangkasan, apalagi kegiatan untuk mendorong pendapatan daerah,” katanya. (*)
Editor : Elpian Achmad
