Untuk melacak penyebaran, Sekretariat DPRD Kalsel sudah dua kali melakukan tes usap antigen.
Dari test itulah kemudian ketahun jumlah orang yang terpapar dan di minta untuk kembali melakukan tes PCR.
Terkait perbelakuan Pengendalian Pembatasan Kegiatan MasyarakatPPKM Level 4 di Kota Banjarmasin, lanjut Supian HK, maka kalangan legislatif dapat melakukan work from home (WFH).
BACA JUGA:
Bupati Banjar Saidi Mansyur Siapkan Kemungkinan Berlakukan PPKM, Susul Banjarmasin dan Banjarbaru
BACA JUGA:
Presiden Joko Widodo Resmi Perpanjang PPKM Darurat Lima Hari Hingga 25 Juli 2021
“Bagi staf atau karyawan yang tidak mau mengikuti tes swab, diharuskan untuk istirahat di rumah saja tidak boleh datang ke DPRD Kalsel,” ujarnya.
PPKM di Kota Banjarmasin telah dilakukan sejak 26 Juli hingga 2 Agustus 2021. Hal ini juga membuat DPRD Kalsel turut bersiaga menerapkan ketentuan di dalam aturan tersebut.
H Supian HK mengatakan, penerapan PPKM Level 4 tentunya memerlukan anggaran, kendati hal tersebut melalui APBN.
Selaku wakil rakyat, ujar H Supian HK, dirinya mengingatkan agar pemerintah lebih memperhatikan masyarakat terdampak pemberlakuan PPKM lever 4.
“Sebagai wakil rakyat, tentu saja membela kepentingan masyarakat,” katanya.
Politisi Senior Partai Golkar itu juga mengkhawatirkan penerapan PPKM Level 4 tidak sejalan dengan kebutuhan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat.
“Mudah-mudahan pemerintah siap untuk menjalankan, sehingga ekonomi masyarakat terjamin,” harapnya.
Selain itu, dirinya juga mengimbau kepada petugas terkait untuk menjalankan tugas dengan sesuai aturan.
“Pihak di lapangan bersikap santun dan berwibawa, tetap menjalankan tugas,” bebernya.
Adapun masyarakat juga diharapkan untuk mematuhi anjuran pemerintah, terutama menjaga protokol kesehatan.
Penulis : Eep
Editor : Elpian Achmad
