Untuk itu, Wahyu menekankan urgensi TPID se-Kalsel untuk terapkan lima langkah pengendalian inflasi. Pertama, mengoptimalisasi APBD melalui intervensi pasar, operasi pasar, ataupun pasar murah. Kedua, penguatan sarana dan prasarana pertanian guna tingkatkan produktivitas pangan.
“Ketiga, memperkuat kebijakan pengendalian inflasi daerah lewat data stok dan neraca pangan serta implementasi KAD. Keempat, memperkuat infrastuktur dan rantai pasok untuk distribusi barang dan jasa, termasuk optimalisasi peran BUMD Pangan,” kata Wahyu.
BACA JUGA:
BI Kalsel Bekali Mahasiswa dengan Ilmu Kepemimpinan dan Literasi, Songsong Visi Indonesia Emas 2045
Terakhir, lanjut Wahyu, memperkuat koordinasi, komunikasi, dan sinergi pengendalian inflasi guna menjaga ekspektasi inflasi masyarakat.
Wahyu juga meyakini, dengan berbagai upaya tadi, inflasi gabungan 3 kota IHK di Kalsel pada sisa tahun 2023 tetap terkendali pada titik tengah tengah sasaran target 3,0±1% (yoy).
Wahyu juga menegaskan BI dan Pemprov Kalsel akan terus bersinergi dalam kerangka TPID untuk menjaga inflasi Kalsel berada pada kisaran sasaran 2,5±1% (yoy) pada tahun 2024.
Pada kesempatan yang sama, Wahyu juga mengapresiasi capaian yang diraih TPID se-Kalsel pada Rakornas Pengendalian Inflasi 2023. Yaitu, TPID Kalsel sebagai TPID Provinsi Berkinerja Terbaik, TPID Tabalong sebagai Nominasi TPID Kabupaten/Kota Berkinerja Terbaik, dan TPID Hulu Sungai Selatan sebagai Nominasi TPID Kabupaten/Kota Berprestasi; seluruhnya di kawasan Kalimantan.
HLM TPID se-Kalsel juga menghadirkan Direktur Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional, Budi Wuryanto, sebagai narasumber yang memaparkan strategi menjaga stabilisasi harga dan ketahanan pangan.
