“Akhirnya, perkenankan kami atas nama pimpinan BPK RI menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada DPRD Provinsi Kalsel yang telah mendukung upaya BPK RI dalam mewujudkan visi dan misinya yakni menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan Negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat,” ujar Rahmadi.
Selain menyampaikan raihan opini WTP yang ke-11 kali berturut-turut kepada Pemprov Kalsel, BPK juga menemukan beberapa permasalahan yang harus segera ditindaklanjuti antara lain:
a. Kelemahan personel dalam melakukan tugasnya utnuk melakukan pengendalian, verifikasi dan pembaruan gaji serta tunjangan yang berdampak pada kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan, dan
b. Kartu Inventaris Barang belum menyajikan informasi aset secara suka akurat sebagai dasar pencatatan barang milik daerah sehingga nilai aset pada neraca belum menggambarkan nilai yang sewajarnya.
Wakil Gubernur Kalsel, H Muhidin, mengucapkan terima kasih kepada BPK RI yang telah menyerahkan LHP atas LKPD Pemprov Kalsel tahun 2013 dengan opini WTP.
